AndaraNewsDaily.com-Jakarta. Kolaborasi semua pihak agar evaluasi program Makan Bergizi Gratis efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran sangat diperlukan.
Setelah diluncurkan 6 Januari 2025, program makan bergizi gratis mendapat banyak masukan. Masukan ini terutama datang dari masyarakat yang terdampak langsung dari program tersebut.
Selain meningkatkan kualitas menu makanan, program ini juga akan diharapkan menggandeng lebih banyak mitra, seperti pelaku UMKM, warung Tegal, hingga pemilik kantin.
Beberapa ahli gizi yang dihubungi BBC News Indonesia menyebut Rp10.000 memang cukup untuk membeli seporsi makanan, namun nominal itu jauh dari kata cukup untuk memberantas stunting.
“Dengan Rp10.000 jika tujuannya untuk memberantas stunting, kandungan gizinya kurang. Harga ini mencekik penyedia makanan,” kata ahli gizi Hafizha Anisa, Rabu (04/12).
Beberapa pengusaha rumah makan dan katering memandang uang Rp10.000 untuk seporsi makan “tidak masuk akal”.
“Kalau angka segitu saya enggak berani [ikut program MBG]. Yang ada bisa tutup usaha kami,” kata Azis, pemilik usaha katering Dapoer Kraton di Tangerang, Banten.
Baca juga: Anggaran MBG Minim
DPR: Perlu Evaluasi dan Perbaikan Terus Menerus
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyampaikan pentingnya evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama sepekan terakhir.
Dalam evaluasinya, Netty mencatat beberapa hal yang perlu disempurnakan, seperti variasi menu dan kualitas rasa makanan.
“Menu makanan harus lebih bervariasi, demikian pula kualitas rasanya perlu diperhatikan agar penerima MBG antusias dan tujuan pemberian MBG tercapai. Mengingat, pogram ini bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Oleh sebab itu, kendala yang ditemui di lapangan perlu segera diperbaiki agar manfaatnya dapat optimal,” ujar Netty, Selasa, (14/01/2025).
Lebih lanjut, kata Netty, ditemukan laporan adanya sisa makanan yang cukup banyak di beberapa sekolah dikarenakan siswa tidak menghabiskan makanannya.
“Penyedia MBG perlu melakukan survei menu-menu apa saja yang tidak disukai murid, sajikan porsi yang proporsional, makanan yang harus dalam kondisi hangat dan kreatifitas penyajian seperti menu-menu dengan warna dan bentuk yang disukai oleh anak-anak,” katanya lagi.
Kendala lain yang menjadi perhatian adalah infrastruktur yang belum memadai di sejumlah daerah. Beberapa wilayah mengalami keterbatasan dalam penyimpanan dan distribusi makanan.
“Pemerintah perlu memprioritaskan perbaikan infrastruktur untuk memastikan makanan sampai dengan kualitas yang baik. Dalam informasi yang disampaikan pemerintah, 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 26 provinsi pada hari pertama pelaksanaan dengan jumlah penerima di tahap awal mencapai 600 ribu orang. Adapun, untuk daerah-daerah yang masih menunda pelaksanaan program MBG, pemerintah harus mempercepat koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan program ini merata di seluruh Indonesia,” terang Netty.
Masalah lain yang dipaparkan Netty adalah sistem reimburse dalam pembiayaan program di mana penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian dari pemerintah.
Hal ini, kata Netty, berpotensi memberatkan penyedia, terutama mereka yang memiliki keterbatasan modal.
“Oleh sebab itu, perlu dikawal ke depannya dan dipastikan agar hak-hak penyedia makanan yang sebagiannya adalah UMKM dapat dipenuhi dengan baik”, pungkas Netty.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menargetkan penerima program MBG pada Januari-Maret 2025 mencapai tiga juta orang. Sementara itu, ditargetkan hingga akhir 2025, penerima program MBG bisa menembus angka 19,47 juta orang.

Netty Prasetiyani, Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS
Membawa Kecerdasan Bangsa Membawa Kecerdasan Bangsa