Penangkapan Zarof

PERADILAN YANG BERSIH DAN BERINTEGRITAS BELUM TERCAPAI.

AndaraNewsDaily.com, Makassar. Penangkapan Zarof Ricar bekas pejabat Mahkama Agung berserta 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus suap dan gratifikasi perkara Ronald Thanur benar-benar mencoreng wajah peradilan di negeri tercinta ini.

Buntut kasus makelar peradilan Zarof Ricar ini, menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti meminta Mahkama Agung (MA) meminta maaf ke publik sebagai bentuk pertanggung jawaban moral.

“Secara institusional (MA) tidak boleh deny dulu. Kalau bisa minta maaf ke publik. Harusnya seperti itu. Lebih dari itu, harus dibongkar juga semuanya,” kata Bivitri (Tempo,27/10/2024).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan penetapan Zarof sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan dari penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan pengacara Ronald, Lisa Rachmat, pada beberapa hari sebelumnya.

“Tim penyidik Jampidsus telah menetapkan ZR, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung sebagai tersangka pemufakatan jahat bersama LR terkait penanganan perkara terdakwa Ronald Tannur di tingkat kasasi,” terang Abdul Qohar dalam konferensi pers pada Jumat (25/10). (bbc.com)

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Jamil, menyoroti penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang terlibat kasus dugaan suap dan memberikan vonis bebas terhadap Ronal Tanur.

Nasir menyatakan bahwa peristiwa ini seperti ‘menampar’ Ketua Mahkamah Agung (MA) yang baru, Sunarto.

Kejadian ini, menurutnya, membuktikan bahwa mafia peradilan masih eksis di negeri ini dan melibatkan ‘orang dalam’ di lingkungan peradilan.

Anggota FPKS DPR RI ini juga mendesak Komisi Yudisial (KY) dan internal Mahkamah Agung untuk mencari formula efektif agar reformasi di tubuh MA berjalan lebih maksimal dan tanpa celah.

“Ini juga sekaligus kritik untuk KY agar lebih maksimal dalam pengawasan, baik di tingkat hakim bawah maupun di level hakim tinggi. Semoga kasus ini menjadi evaluasi mendalam bagi MA, terutama terkait pola pengawasan, pembinaan, dan hubungan antara para hakim agung dan para staf pembantunya,” ungkap Nasir.

Dengan kejadian ini, DPR RI khususnya Komisi III akan terus mengawal reformasi peradilan agar cita-cita menciptakan peradilan yang bersih dan berintegritas di Indonesia bisa tercapai.

Dari berbagai sumber

Bagikan berita ini:

About Muh. Anwar

Jurnalis

Check Also

Kecaman Dan Keprihatinan Atas Kasus Asusila Eks Kapolsek Ngada NTT

AndaraNewsDaily.com-KUPANG. Kecaman datang dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, …