Imbas Kasus Kekerasan Seksual Dokter PPDS : Kemenkes Bekukan Sementara Program PPDS Fak Kedokteran UNPAD

AndaraNewsDaily.com-JAWA BARAT. BANDUNG. Mencuatnya kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang dokter residen bernama Priguna Anugerah Utama terhadap pasien dan keluarga pasien membuat Kementerian Kesehatan memutuskan untuk membekukan sementara kegiatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Rektor Unpad, Prof. Arief S. Kartasasmita, merespons kebijakan tersebut dengan menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah Kemenkes dalam rangka menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik.

“Namun mungkin yang dimaksud tentu bukan menghentikan pendidikan tapi, menghentikan rumah sakit sebagai tempat pelayanan pendidikan. Karena sebetulnya kalau menghentikan pendidikan harus dilakukan oleh universitas,” ujarnya melalui video resmi yang dirilis Unpad.

Seperti diketahui, kasus ini pertama kali diketahui publik lewat unggahan akun Instagram @ppdsgramm yang menampilkan tangkapan layar berisi laporan dugaan pemerkosaan oleh dua residen anestesi kepada seorang keluarga pasien menggunakan obat bius. Tangkapan layar tersebut viral setelah dibagikan ulang oleh akun X @txtdarijasputih, yang hingga Rabu sore telah ditonton lebih dari 4,7 juta kali.

Unggahan itu memuat kronologi awal kejadian, di mana korban, sebagai anak dari pasien yang dirawat di ICU dibujuk pelaku dengan dalih percepatan prosedur crossmatch darah. Korban kemudian dibawa ke lantai 7 gedung baru RSHS yang disebut masih kosong. Di sana, ia diminta mengenakan baju pasien dan dipasangi infus berisi zat midazolam. Pelecehan seksual diduga terjadi sekitar tengah malam, sementara korban baru tersadar pada pukul 4 atau 5 pagi dalam kondisi sempoyongan.

Hasil visum menunjukkan adanya bekas sperma pada tubuh korban dan di lantai tempat kejadian. Lokasi kejadian kemudian dipasangi garis polisi.

DPR : Harus Dievaluasi Menyeluruh Sistem Pengawasan Internal

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengecam keras kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.

“Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi juga bentuk kekerasan seksual yang tidak boleh ditoleransi. Apalagi ini terjadi di ruang layanan publik seperti rumah sakit. Korban harus dilindungi, dan pelaku harus diproses secara adil tanpa pandang bulu,” tegas Netty dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, (12/04).

Menurut legislator Fraksi PKS ini, kasus tersebut menunjukkan adanya kelengahan sistemik dalam pengawasan dan pembinaan terhadap dokter PPDS.

“RSHS harus mengevaluasi mekanisme pengawasan terhadap peserta didik, membangun sistem pelaporan yang aman dan berpihak pada korban, serta memastikan pendampingan psikologis bagi korban,” ujarnya.

Netty juga meminta Kementerian Kesehatan tidak tinggal diam dan segera melakukan evaluasi terhadap seluruh rumah sakit pendidikan di Indonesia. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan harus dijaga melalui integritas dan profesionalisme tenaga medis.

“Komisi IX DPR RI akan memantau penanganan kasus ini, termasuk proses hukumnya. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelaku kekerasan seksual. Ini soal keselamatan dan martabat manusia,” tegasnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, Netty mengusulkan kepada Pimpinan Komisi IX untuk memanggil Kementerian Kesehatan dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) guna meminta klarifikasi serta mendorong pembenahan sistemik dalam tata kelola pendidikan dokter spesialis.

“Perlu komitmen serius dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan. Kekerasan seksual tidak cukup diselesaikan dengan permintaan maaf. Harus ada perubahan sistem, penegakan hukum, dan budaya organisasi yang melindungi korban serta mencegah kejadian serupa terulang,” pungkasnya.

Netty juga menegaskan bahwa core pembinaan terhadap residen sebagai mahasiswa PPDS FK Unpad harus menjadi perhatian utama.

“Karena para residen adalah mahasiswa yang secara akademik dan etik dibina oleh FK Unpad, maka tanggung jawab pembinaan karakter, profesionalisme, dan etika berada di bawah institusi pendidikan, bukan hanya rumah sakit tempat mereka belajar klinis,” tambahnya.

Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS

Bagikan berita ini:

About Muh. Anwar

Jurnalis

Check Also

Endang Gustina Bantah Keterlibatan Penjualan Narkoba di Toko Penjualan Bajunya

AndaraNewsDaily.com-SUMATERA UTARA – BATUBARA. Penggrebekan Polres Batubara yang dipimpin oleh Kanit Jimmy Sitorus dan kawan-kawan …