Tag Archives: #menaker

Kemnaker Tegaskan Magang Nasional Bukan Pengganti Pegawai Tetap, Ini Batasannya

AndaraNewsDaily.com-JAKARTA. Kemnaker menegaskan Magang Nasional bagi fresh graduate bukan untuk menggantikan pegawai tetap. Program dibatasi enam bulan dan diawasi ketat. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan program Magang Nasional untuk lulusan perguruan tinggi bukan ditujukan sebagai pengganti pegawai tetap di perusahaan. Program yang telah diluncurkan sejak 2025 tersebut memang sempat memunculkan kekhawatiran. Peserta magang dikhawatirkan justru digunakan perusahaan untuk menggantikan pekerjaan yang …

Read More »

Antisipasi Dampak PHK Massal, Pemerintah Harus Intervensi Segera

AndaraNewsDaily.com-JAKARTA. Pemerintah memerlukan langkah strategis demi mencegah pemutusan hubungan kerja besar di sektor industri padat karya.Intervensi yang cepat dan tepat harus dilakukan untuk mencegah kehancuran total industri tekstil nasional dan perusahaan besar lainnya. Tahun 2025 menjadi periode sulit bagi sektor industri di Indonesia seusai beberapa pabrik melakukan PHK massal karena diputuskan pailit dan menelan kerugian. Sejumlah perusahaan besar terpaksa menghentikan …

Read More »

Lalai Dalam Membayar Kredit PT Sri Rejeki Isman (SRITEX) (Tbk) Dinyatakan Pailit

AndaraNewsDaily.com-Jakarta. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRITEX) bersama perusahaan afiliasinya, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya dianggap telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kewajiban kepada PT Indo Bharat Rayon, selaku pemohon.  Keputusan Sritex pailit itu berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin 21 Oktober Perusahaan yang …

Read More »

Kebijakan Kenaikan UMP 6,5 Persen: Awasi Implementasinya di Lapangan

Andaranewsdaily.com-Makassar. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi mengumumkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 yang menetapkan rata-rata kenaikan upah minimum nasional Tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Kebijakan ini berlaku untuk upah minimum provinsi (UMP), kabupaten/kota (UMK), hingga upah minimum sektoral (UMS), dan mulai diterapkan pada 1 Januari 2025. “Angka 6,5 (persen) ini ditentukan berdasarkan kajian mendalam yang melibatkan data pertumbuhan …

Read More »