AndaraNewsDaily.com-JAKARTA. Pemerintah memerlukan langkah strategis demi mencegah pemutusan hubungan kerja besar di sektor industri padat karya.Intervensi yang cepat dan tepat harus dilakukan untuk mencegah kehancuran total industri tekstil nasional dan perusahaan besar lainnya.
Tahun 2025 menjadi periode sulit bagi sektor industri di Indonesia seusai beberapa pabrik melakukan PHK massal karena diputuskan pailit dan menelan kerugian.
Sejumlah perusahaan besar terpaksa menghentikan operasional pabriknya dan merumahkan ribuan pekerja akibat berbagai kendala, mulai dari kesulitan keuangan, penurunan permintaan, hingga keputusan strategis dari perusahaan induk.
Dihimpun dari berbagai sumber, berikut daftar perusahaan yang menutup pabriknya dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada awal tahun 2025:
1. PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex)
2. PT Sanken Indonesia
3. PT Yamaha Music
4. PT Tokai Kagu
5. PT Danbi Internasional
6. PT Bapintri (Mbangun Praja Industri)
Gelombang penutupan pabrik dan PHK massal di tahun 2025 mencerminkan tantangan besar bagi industri manufaktur di Indonesia. Berbagai faktor, seperti persaingan global, perubahan tren pasar, serta kendala keuangan, menjadi penyebab utama banyaknya perusahaan yang tidak mampu bertahan.
Baca juga : Lalai Dalam Membayar
Minta Pemerintah Lindungi Hak Pekerja PT Sritex
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani mengatakan bahwa keputusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan pekerja menjadi pukulan berat bagi industri tekstil nasional dan ketenagakerjaan di sektor ini.
“Saya sangat prihatin dengan nasib para pekerja PT Sritex yang terdampak langsung akibat keputusan pailit ini. Mereka harus mendapatkan pelindungan dan kepastian atas hak-hak ketenagakerjaan mereka, terlebih dalam kondisi ekonomi yang sulit saat ini,” ujar Netty, Rabu, (05/03).
Sebagai langkah konkret, Netty menegaskan bahwa pekerja yang mengalami PHK berhak memperoleh manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025. Politikus PKS ini meminta pemerintah, melalui BPJS Ketenagakerjaan, harus memastikan bahwa pencairan manfaat JKP dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.
“Kebutuhan masyarakat pasti meningkat saat Ramadhan ini dan apalagi menjelang Idul Fitri. Saya meminta BPJS TK agar pencairan JKP bagi pekerja terdampak dapat dilakukan secara praktis tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Jangan sampai mereka kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga,” ungkapnya.
Selain itu, Netty juga mendorong agar hak-hak pekerja yang masih dapat diupayakan tetap diperhatikan, termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
“Meski saat ini pengelolaan Sritex berada di tangan kurator pasca putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), saya berharap ada upaya untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan haknya, termasuk pembayaran THR menjelang Idul Fitri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Netty juga mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola industri tekstil agar sektor ini tetap berdaya saing dan mampu bertahan di tengah tantangan global.
“Perlu ada kebijakan yang lebih adaptif dan memberikan pelindungan bagi industri padat karya agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa depan,” ujarnya.
“Saya mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah mitigatif terhadap industri lain yang memiliki risiko serupa. Jangan sampai pailitnya Sritex menjadi preseden bagi industri tekstil dan sektor lainnya. Diperlukan kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan industri dan pelindungan tenaga kerja,” tandas Netty.

Netty Prasetiyani, Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS
Membawa Kecerdasan Bangsa Membawa Kecerdasan Bangsa