Sikap Indonesia Dalam Menghadapi Tarif Impor Trump

AndaraNewsDaily.com-JAKARTA. Pemerintah RI sebaiknya tidak reaktif dan melakukan tindakan balasan yang terlalu cepat terhadap tarif impor baru yang dikeluarkan oleh rezim Trump. Karena Belajar dari proses yang terjadi sebelumnya, ada kecenderungan pemerintahan Donald Trump lebih menggunakan metode Carrot and Stick, dengan penetapan tarif baru ini sebagai permulaan.

Seperti diketahui, mulai 2 April 2025 AS memberlakukan tarif dasar 10% plus tambahan 32% untuk Indonesia. Indonesia disarankan harus tetap dalam posisi netral sambil terus membangun relasi dengan negara-negara anggota BRICS maupun Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian, menyoroti kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yaitu penetapan tarif resiprokal untuk sejumlah negara termasuk Indonesia, yang dinilainya akan membawa kesempatan sekaligus keseimbangan baru.

“Negosiasi bilateral antar negara terkait perdagangan adalah hal yang selanjutnya akan dilakukan,” ujar Fakhrul dikutip Sabtu (5/4/2025).

Ia menjelaskan, kondisi dunia sekarang ini mulai mengalami perubahan dengan terjadinya pelemahan multilateralism. Ke depannya, perjanjian kerjasama ekonomi akan lebih banyak dilakukan langsung antar negara atau bilateral.

“Dalam kondisi seperti sekarang ini, pelemahan ekonomi domestik dan pelemahan nilai tukar rupiah adalah hal yang lumrah terjadi dan rupiah akan berada dalam kondisi overshoot (pelemahan yang cepat dalam waktu pendek), untuk kemudian kembali menguat pada keseimbangan baru,” jelas dia.

Baca juga : Kebijakan Tarif Impor

Kebijakan Tarif Trump Dinilai Jadi Momentum Perkuat Pangan Lokal

Kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak awal April dinilai dapat menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendorong kemandirian produk lokal.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyatakan bahwa dampak kebijakan tersebut memang berpotensi mengganggu stabilitas sektor pangan, terutama karena Indonesia masih bergantung pada sejumlah bahan pangan impor dari AS seperti kedelai dan jagung.

Namun, menurutnya, kondisi ini justru harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk mempercepat reformasi sektor pangan dalam negeri.

“Ini saatnya kita serius memperkuat produksi pangan lokal, dari hulu sampai hilir. Jangan sampai momentum ini lewat begitu saja. Kita dorong pangan lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Johan saat reses di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I, Wilayah Pulau Sumbawa, Sabtu (05/04).

Johan menegaskan pentingnya dukungan kebijakan nyata dari pemerintah, termasuk insentif untuk petani dan UMKM pangan lokal, perluasan lahan produktif, serta penguatan riset dan teknologi pertanian. Ia juga mendorong percepatan program substitusi impor, terutama terhadap bahan baku industri makanan yang selama ini sangat bergantung pada pasokan luar negeri.

“Jangan kita hanya reaktif ketika gejolak datang dari luar. Harus ada desain besar untuk kedaulatan pangan, dan ini harus kita mulai sekarang. NTB, misalnya, punya potensi luar biasa dalam produksi padi, jagung, sorgum, hingga produk peternakan dan perikanan,” tambah politisi dari Fraksi PKS itu.

Selain mendorong kemandirian produksi, Johan juga menyerukan agar pemerintah memperkuat cadangan pangan nasional dan memperluas akses pasar bagi produk pangan lokal. Menurutnya, perlindungan terhadap petani dan nelayan lokal menjadi bagian penting dari strategi ketahanan nasional di tengah situasi global yang tidak menentu.

“Kita tidak bisa bergantung terus pada pasar luar. Saatnya pemerintah hadir lebih kuat, membela pangan lokal dan produk petani kita,” tegasnya.

Kebijakan tarif AS telah memicu pelemahan rupiah dan kenaikan biaya impor yang berdampak pada sektor-sektor strategis, termasuk pangan. Di tengah tekanan ini, langkah konkret pemerintah dan kesadaran publik untuk beralih ke konsumsi produk lokal dinilai menjadi penentu utama daya tahan ekonomi nasional.

Johan Rosihan, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS





Bagikan berita ini:

About Muh. Anwar

Jurnalis

Check Also

LBH Gema Keadilan Soroti Tantangan Hafal Al-Qur’an Berhadiah Miras, Minta Aparat Usut Tuntas

AndaraNewsDaily.com-JAKARTA. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gema Keadilan menyoroti aksi promosi minuman beralkohol yang menggunakan tantangan …