Ilustrasi Pembabatan Hutan

Revisi UU Kehutanan 2025: Energi Hijau dan Hak Adat Jadi Sorotan Utama DPR

AndaraNewsDaily.com-JAKARTA. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan Kehutanan di Indonesia, menghadapi tantangan besar perubahan iklim, peningkatan kebutuhan energi hijau, serta dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Kebijakan kehutanan yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan keberlanjutan, terutama dalam menjaga ekosistem hutan, melindungi hak masyarakat adat, dan memastikan pemanfaatan sumber daya hutan yang berkeadilan. Di sisi lain, sektor kehutanan semakin dilihat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya melalui pemanfaatan biomassa yang diklaim sebagai sumber energi hijau. Pemerintah berencana mengalokasikan 20 juta hektare lahan untuk pengembangan pangan, energi dan air, yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta mendukung komitmen transisi energi.

Revisi Undang-Undang Kehutanan tahun ini masuk kedalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) Prioritas dan menjadi agenda pembahasan utama di Komisi IV DPR RI tahun 2025. Ada delapan concern utama dalam revisi UU Kehutanan, berkaitan dengan target swasembada energi: (1) Revisi UU Kehutanan harus mewajibkan alokasi kawasan hutan produksi untuk pengembangan energi biomassa berkelanjutan, (2) penyusunan regulasi perizinan khusus untuk investasi energi hijau berbasis hutan yang efisien, transparan, dan ramah lingkungan, (3) pemberian insentif fiskal seperti pembebasan pajak dan subsidi teknologi hijau untuk proyek energi biomassa di kawasan hutan, (4) penguatan pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat melalui skema kemitraan energi yang menguntungkan masyarakat lokal, (5) pengembangan pusat riset energi biomassa dengan dukungan pendanaan pemerintah untuk inovasi teknologi rendah emisi, (6) penerapan standar lingkungan ketat dalam pengembangan energi berbasis hutan untuk mencegah deforestasi dan degradasi ekosistem, (7) penyusunan peta jalan (roadmap) energi biomassa nasional yang mencakup target produksi, lokasi prioritas, dan kerangka waktu, serta (8) pembentukan lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi pemanfaatan hutan untuk energi dan menegakkan sanksi hukum.

Dalam acara Arah kebijakan RUU Kehutanan dan Korelasinya Terhadap Swasembada Energi 21 Februari 2025 di Jakarta yang diselenggarakan oleh Indonesia Parliamentary Center, Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa agar sektor kehutanan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lima aspek utama harus dibenahi. “Pertama, tata ruang kehutanan harus diperkuat melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Kedua, pemanfaatan hutan harus dilakukan dengan sistem silvikultur yang tepat. Ketiga, rantai suplai industri kehutanan harus diperkuat, dari industri hulu hingga hilir,” ujarnya.

Rokhmin Dahuri menekankan bahwa agar sektor kehutanan berkelanjutan, tata ruang harus diperkuat, pemanfaatan hutan mengikuti prinsip silvikultur, serta rantai suplai industri kehutanan diperkuat dari hulu ke hilir. Ia juga menyoroti perlunya keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan serta pembenahan tata kelola pemerintahan agar kebijakan kehutanan lebih terintegrasi.

Sejak lama, regulasi kehutanan lebih berpihak pada kepentingan korporasi, sementara masyarakat adat yang telah hidup berdampingan dengan hutan terus mengalami penggusuran dan kehilangan hak atas tanah ulayat mereka. Anggi Putra Prayoga, juru kampanye Forest Watch Indonesia menegaskan bahwa reformasi kebijakan kehutanan harus menjadi prioritas utama agar pengelolaan hutan lebih inklusif dan berkeadilan. “UU Kehutanan itu warisan kolonialisme yang dijadikan sebagai alat untuk merampas tanah masyarakat adat. Butuh perubahan paradigmatik dalam pengelolaan hutan yang diatur dalam revisi UU Kehutanan,” ungkapnya.

Baca juga : Soal Buka Lahan

Saatnya Hutan Kembali ke Rakyat

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyatakan dukungannya terhadap proses revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menurutnya, perubahan ini merupakan langkah penting untuk menjawab tantangan kehutanan kontemporer yang semakin kompleks, mulai dari konflik tenurial, krisis iklim, hingga pengakuan hak masyarakat adat.

“UU Kehutanan yang berlaku saat ini sudah tidak lagi memadai menjawab tantangan zaman. Deforestasi terus berlangsung, konflik lahan makin meluas, dan masyarakat adat masih kesulitan mendapatkan pengakuan hukum. Revisi ini adalah kesempatan untuk meneguhkan kembali prinsip keadilan ekologis dan hak atas ruang hidup,” ujar Saadiah usai dialog menerima masukan dari akademisi UGM.

Politisi PKS dari daerah pemilihan Maluku ini menyoroti pentingnya memperkuat jaminan hak tenurial masyarakat hukum adat serta membangun sistem partisipatif dalam pengelolaan hutan.

Ia mengapresiasi masuknya pengaturan lebih tegas tentang hutan adat, inventarisasi digital kehutanan, serta penyelesaian konflik melalui mekanisme mediasi di luar pengadilan.

“Selama ini, hutan negara kerap ditetapkan tanpa proses yang partisipatif. Padahal banyak masyarakat lokal yang hidup secara turun-temurun di kawasan tersebut. Kita perlu membalik paradigma, dari negara sebagai pemilik mutlak menjadi negara sebagai pengelola yang adil dan menjamin hak rakyat,” tegasnya.

Saadiah juga mendorong agar revisi UU Kehutanan memuat ketentuan eksplisit tentang tanggung jawab pidana bagi korporasi yang terbukti melakukan kejahatan kehutanan.

Menurutnya, tanpa penegakan hukum yang berani dan transparan, UU sebaik apapun tidak akan memiliki daya paksa.

“Dengan semangat perlindungan lingkungan hidup dan keadilan sosial, Fraksi PKS menyatakan kesiapan untuk mengawal proses revisi ini di parlemen agar benar-benar berpihak pada kelestarian hutan dan kesejahteraan rakyat,” tutup Saadiah.

Saadiah Uluputty, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS

Bagikan berita ini:

About Muh. Anwar

Jurnalis

Check Also

LBH Gema Keadilan Soroti Tantangan Hafal Al-Qur’an Berhadiah Miras, Minta Aparat Usut Tuntas

AndaraNewsDaily.com-JAKARTA. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gema Keadilan menyoroti aksi promosi minuman beralkohol yang menggunakan tantangan …