AndaraNewsDaily.com-Makassar. Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal mengeluarkan surat edaran untuk memberhentikan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) hingga Pilkada 2024 selesai. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengatakan surat edaran keluar besok (hari ini,red).
“Besok (hari ini,red) surat edaran akan diedarkan, Bansos akan dibagi setelah Pilkada 2024 selesai. Namun untuk daerah dampak bencana, Bansos tetap akan disalurkan. Untuk sementera daerah yang terdampak bencana adalah NTT,” ujar Bima.
Anggota DPR RI Ateng Sutisna mendukung penuh rencana Kementerian Dalam Negeri untuk menghentikan sementara distribusi bantuan sosial (bansos) hingga setelah waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak Nasional 2024 pada 27 November 2024.
“Sehubungan dengan itu, saya menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penerbitan surat edaran Menteri tersebut untuk menghentikan bantuan sosial (bansos) sesegera mungkin,” tegas anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini.
Dengan menghentikan sementara distribusi bantuan sosial, katanya, Pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap netralitas dan transparansi dalam proses Pilkada Serentak 2024.
“Menurut hemat saya, rencana pengawasan yang kuat tersebut memiliki dampak positif setidaknya, pertama, Mencegah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan politik. Pengawasan yang kuat akan mencegah bantuan sosial (bansos) disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat politik untuk memenangkan dukungan selama pemilu atau Pilkada,” ujarnya.
Hal ini, kata Ateng, akan membantu menjaga netralitas Pemerintah dan memastikan bahwa bansos tetap digunakan sebagai dukungan kesejahteraan murni bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kedua, Menjamin Efektivitas dan Tepat Sasaran. Pengawasan yang baik membantu memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan dan sesuai dengan peruntukannya,” urainya.
Dengan pengawasan yang ketat, lanjut Ateng, risiko bantuan sosial (bansos) jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak berhak atau tidak sesuai kriteria dapat dipersyaratkan.
“Ketiga, Mencegah Korupsi dan Penyimpangan. Sistem pengawasan yang ketat membuat peluang terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam distribusi bantuan sosial (bansos) menjadi lebih kecil. Pengawasan melibatkan verifikasi data penerima, pemantauan penyaluran, dan pelaporan transparan, sehingga potensi kebocoran anggaran dapat ditekan,” sebut Ateng
Keempat, ujarnya, Meningkatkan Kepercayaan Publik. Dengan pengawasan ketat, masyarakat akan lebih percaya bahwa bantuan sosial (bansos) diberikan secara adil dan merata, tanpa memihak atau memiliki agenda tersembunyi. Ketika masyarakat melihat bantuan diberikan dengan transparansi, kepercayaan mereka pada Pemerintah dan lembaga terkait akan meningkat.
Senada dengan Ateng, Annisa Alfath, Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan bahwa pemberhentian bantuan sosial (bansos) menjelang pemungutan suara pada Pilkada serentak 27 November 2024 merupakan upaya pemerintah meredam politisasi dan risiko di lapangan.
“Jika kebijakan penghentian bansos tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat, tetap ada peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk membagikan bantuan secara ilegal atau tidak resmi, dengan dalih bantuan pribadi atau inisiatif sosial,” katanya.
Kolega Ateng di Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, Fraksi PDIP, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Kemendagri dan penjabat (Pj) kepala daerah pada Senin (11/11/2024), menyampaikan hal senada, menurut Deddy, penyaluran bansos perlu dihentikan sementara agar kontestasi Pilkada 2024 berlangsung secara jujur dan adil.
“Saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan Minggu ini Pillkada kita, kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dahulu sementara sampai 27 November,” kata Deddy.
Sambil menutup pernyataannya, Ateng menjelaskan, “Selanjutnya, saya mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri dalam menjaga keadilan dan integritas Pilkada Serentak 2024. Kebijakan penghentian sementara distribusi bantuan sosial hingga setelah pemungutan suara adalah bagian dari komitmen Pemerintah untuk menjaga proses demokrasi yang bersih, adil, dan transparan. Saya yakin bahwa dengan dukungan dari berbagai pihak, Pilkada Serentak 2024 akan terlaksana dengan baik dan menjadi cerminan demokrasi yang berkualitas bagi bangsa.”
Membawa Kecerdasan Bangsa Membawa Kecerdasan Bangsa