Pajak Naik 12% Khusus Barang Mewah

Pajak 12% Hanya Untuk Barang Mewah

AndaraNewsDaily.com-Jakarta. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan tarif pajak penambahan nilai (PPN) jadi 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Sehingga untuk produk barang atau jasa lainnya tidak mengalami perubahan dan tetap dikenakan tarif sebelumnya.

“Seluruh barang dan jasa yang selama ini (bayar PPN) 11% tetap 11%, tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini tetap 11%. Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian yaitu PPN nya 0% yaitu tidak sama sekali membayar PPN,” terang Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (31/12/2024).

Presiden menegaskan bahwa kenaikan PPN dilakukan secara bertahap agar tidak membebani daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas ekonomi. “Kenaikan ini merupakan perintah undang-undang dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Prabowo di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (31/12/2024).

Baca juga: Daya Beli Melemah

Presiden PKS Apresiasi Kebijakan PPN 12% yang Ditetapkan Presiden Prabowo Hanya untuk Barang Mewah

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, memberikan apresiasi atas langkah strategis Presiden Prabowo yang menetapkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa yang tergolong mewah.

Kebijakan ini, kata Syaikhu, dinilai sangat tepat untuk memberikan rasa keadilan dan menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah yang saat ini sedang menghadapi tantangan ekonomi.

Menurut Ahmad Syaikhu, keputusan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat kecil.

“Langkah ini sangat bijak. Dengan membatasi kenaikan PPN hanya pada barang-barang mewah, pemerintah tidak hanya melindungi daya beli masyarakat tetapi juga menjaga stabilitas perekonomian dan memberikan rasa keadilan untuk masyarakat bawah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden PKS juga menekankan pentingnya implementasi program-program insentif yang bertujuan untuk menopang daya beli masyarakat.

“Program insentif seperti bantuan sosial, subsidi listrik, dan insentif pajak untuk pekerja dan UMKM harus terus dijalankan. Ini adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” tegas Syaikhu.

PKS akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, sekaligus mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan perpajakan yang adil dan berkeadilan sosial.

“Dengan demikian, upaya bersama ini diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutup Syaikhu.

Ahmad Syaikhu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Bagikan berita ini:

About Muh. Anwar

Jurnalis

Check Also

Harga Pangan Naik Di Hari Pertama Ramadhan

AndaraNewsDaily.com-Jakarta. Di awal Ramadhan ini bukan cuman semangat ibadah yang naik tapi juga harga-harga kebutuhan …