AndaraNewsDaily.com-Jakarta. Perubahan pagu anggaran akibat efisiensi anggaran telah resmi disetujui oleh hampir seluruh Komisi-Komisi di DPR RI dengan mitra kerja mereka di pemerintahan tidak terkecuali di Komis XII. Tercatat, ada kementerian ESDM, LH, BIG, BKPM dan BAPETEN yang menjadi mitra Komisi XI DPR RI telah menyelesaikan nilai anggaran sesuai efesiensi anggaran yang diinginkan Presiden Prabowo.
Efisiensi ini dilakukan sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) 2025 yang telah disetujui efisiensi anggarannya oleh DPR.
Kebijakan efisiensi anggaran perlu dimaknai secara positif sebagai ujian leadership bagi setiap insan di kementerian, khususnya bagi para pengambil kebijakan strategis, untuk menumbuhkan kreativitas dan terobosan dalam menyukseskan program-program prioritas nasional di tengah tantangan efisiensi anggaran. Kendati demikian, inisiatif yang diambil perlu tetap memperhatikan kelangsungan layanan dan hak dasar bagi pegawai maupun pelayanan publik yang tetap optimal.
Baca juga : Efesisensi Anggaran Harus Menyasar
Fraksi PKS Setujui Rekonstruksi Anggaran Kemen ESDM, LH, BIG, BKPM, dan BAPETEN
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muh Haris, menyatakan dukungan Fraksi PKS terhadap rekonstruksi anggaran untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH), Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI dengan kementerian dan lembaga terkait yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Muh Haris menegaskan bahwa Fraksi PKS mendukung upaya perbaikan dan penguatan kebijakan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran serta optimalisasi program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami dari Fraksi PKS menyetujui rekonstruksi anggaran yang diajukan oleh Kemen ESDM, Kemen LH, BIG, BKPM, dan BAPETEN. Kami berharap dengan anggaran yang telah disusun ulang ini, setiap kementerian dan lembaga dapat semakin maksimal dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa,” ujar Muh Haris.
Lebih lanjut, Muh Haris juga memberikan dorongan dan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang hadir untuk terus berinovasi, bekerja keras, dan memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam mendukung agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai Anggota Komisi XII DPR RI, Muh Haris menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal kebijakan-kebijakan strategis yang berkaitan dengan energi, lingkungan, investasi, serta tata kelola geospasial dan tenaga nuklir, demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Muh Haris, Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Membawa Kecerdasan Bangsa Membawa Kecerdasan Bangsa