AndaraNewsDaily.com-Jakarta. Kebijakan baru PPN dinilai mencerminkan kesimbangan kebutuhan negara dan kepentingan rakyat. Bukti Presiden Prabowo mendengarkan rakyat.
PPN 12% yang berlaku hanya untuk barang mewah dinilai sebagai langkah bijaksana yang menjaga daya beli masyarakat secara umum, meningkatkan konsumsi rumah tangga dan sekaligus memberikan kepastian dan keadilan bagi sektor usaha.
Kalangan pelaku usaha juga menyambut baik kebijakan pemerintah yang menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% hanya berlaku untuk barang-barang mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas.
“Langkah ini memberikan kepastian dan keadilan bagi dunia usaha serta masyarakat. Masa transisi juga memungkinkan pelaku usaha yang telah memungut PPN 12% untuk melakukan koreksi administrasi, termasuk mengembalikan kelebihan pungutan sebesar 1% kepada konsumen, sesuai aturan pelaksanaan yang sedang disiapkan pemerintah,” ujar Siddhi Widyaprathama, Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam keterangannya, dikutip Sabtu (4/1/2025).
DPR: Presiden Prabowo Bersama Rakyat
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Idrus Salim Al-Jufri menyampaikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang secara selektif hanya menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang dan jasa mewah.
Menurut pria yang akrab disapa Habib Idrus, keputusan ini adalah langkah bijak yang mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat luas dan menjaga stabilitas ekonomi bangsa.
“Keputusan ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat. Dengan tidak menaikkan PPN untuk barang-barang kebutuhan pokok dan hanya memberlakukan kenaikan pada barang mewah, pemerintah telah memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Habib Idrus.
Habib Idrus menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Pajak yang lebih tinggi diberlakukan kepada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh golongan berpenghasilan tinggi, sehingga masyarakat kecil dan menengah tetap terlindungi dari dampak kenaikan pajak.
“Kebijakan ini sangat strategis untuk menjaga keseimbangan fiskal tanpa menambah beban masyarakat umum. Ini adalah wujud nyata keberpihakan Presiden kepada rakyat kecil sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tambahnya.
Baca juga: Pajak 12% Hanya Untuk
Dukungan terhadap Kebijakan Pro-Rakyat
Habib Idrus juga berharap kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan efektif dan transparan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung langkah pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Kami optimis kebijakan ini akan memperkuat perekonomian nasional, mendukung pemerataan, dan menjadi langkah penting menuju pembangunan yang lebih inklusif,” pungkas Habib Idrus.

Idrus Salim Al-Jufri, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Membawa Kecerdasan Bangsa Membawa Kecerdasan Bangsa