AndaraNewsDaily.com-JAKARTA. Wacana pelaksanaan Pilkada lewat DPRD makin menguat. Saat ini, sudah ada 6 partai politik di parlemen yang memberikan dukungan. Terbaru, dukungan dari Partai Demokrat.
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat lantang menolak Pilkada via DPRD, kini balik badan. Terbaru, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron bilang, partainya akan bersama Presiden Prabowo Subianto dalam penentuan sistem Pilkada ke depan.
“Demokrat bersama dalam satu barisan Presiden Prabowo dalam penentuan sistem Pilkada,” kata Herman Khaeron dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.
Hero, sapaan karibnya menyebut, baik Pilkada secara langsung ataupun melalui DPRD, sah dilakukan dalam sistem demokrasi Indonesia. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.
“Baik langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” tegas Hero.
Pilkada via DPRD, nilai Demokrat, salah satu opsi yang patut dipertimbangkan serius. Khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas Pemerintahan Daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional.
Meski begitu, sambung Herman, pembahasan sistem Pilkada sebaiknya dibicarakan dengan seksama dan matang. Sebab, Pilkada menyangkut kepentingan rakyat luas.
Artinya, pembahasan harus terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik. Agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi. “Apapun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.
Sekadar informasi, Demokrat diketahui partai yang kerap mendorong Pilkada digelar secara langsung. Di Tahun 2014, saat DPR berhasil menggoalkan revisi UU Pilkada dari langsung menjadi lewat DPRD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI dan Ketua Umum Partai Demokrat mengambil sikap tegas. SBY mengeluarkan Perppu yang mengembalikan pelaksanaan Pilkada secara langsung.
Sebelum Sekjen menentukan dukungan, sejumlah politisi Demokrat juga sempat menolak tegas usulan Pilkada via DPRD. “Posisi Demokrat clear soal ini. Kami pernah menolaknya di tahun 2014,” kata Wasekjen Renanda Bachtar beberapa waktu lalu.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menegaskan, Pilkada via DPRD bukan solusi atas sejumlah masalah dalam pelaksanaan Pemilu langsung. Semisal tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga netralitas aparat negara. “Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” ujar Benny, sebelumnya.
Menurutnya, konstitusi Indonesia tak menetapkan satu model tunggal dalam demokrasi elektoral di tingkat daerah. “Artinya, mekanisme gubernur, bupati, dan wali kota dipilih DPRD dapat dipandang bentuk demokrasi perwakilan yang sah dan konstitusional,” kata Viktor.
Dengan dukungan Demokrat dan NasDem, maka total yang setuju Pilkada via DPRD sudah 6 dari 8 partai yang ada di Senayan. Yakni Gerindra, Golkar, PAN, PKB, NasDem, dan Demokrat.
Namun, wacana ini tidak sejalan dengan aspirasi publik. Survei terbaru menunjukkan mayoritas masyarakat menolak Pilkada melalui DPRD, dengan sekitar 66,1% responden menyatakan tidak setuju jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, dibanding hanya 28,6% yang setuju.
PKS Belum Putuskan soal Pilkada Dipilih DPRD: UUD 1945 Tak Larang
Sementara itu, Sekjen PKS M Kholid menekankan pihaknya belum mengambil sikap menerima atau menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih langsung oleh DPRD. Ia menyatakan UUD 1945 tidak pernah melarang cara memilih terkait pilkada.
“Secara yuridis atau aturan hukum, pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung oleh DPRD, keduanya sama-sama konstitusional, dibolehkan oleh UUD NKRI 1945 dan sama-sama demokratis,” kata Kholid saat dihubungi awal bulan ini.
Kholid menilai perlu kajian lebih lanjut terkait wacana tersebut. Menurutnya, penting untuk mempertimbangkan maslahat yang lebih besar bagi rakyat Indonesia.
“Tinggal nanti dikaji dan dievaluasi secara menyeluruh dan mendalam, mana yang paling maslahat (mendatangkan kebaikan) lebih besar bagi masa depan demokrasi dan penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berbangsa,” ucapnya.
Ia juga menyebut PKS akan mendengar masukan dari publik hingga para tokoh bangsa terkait pilkada dipilih langsung oleh DPRD. Dia kembali menegaskan UUD 1945 hanya mengatur terkait pilpres.
“Kami sendiri masih ingin mendengar banyak masukan dari publik. Baik dari kampus, ormas, NGO, tokoh-tokoh bangsa, pimpinan partai politik dan tentunya pandangan masyarakat secara umum,” ujar dia.
“Yang tidak boleh adalah pemilihan presiden wakil presiden. UUD NKRI 1945 amanatnya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden wajib dilakukan secara langsung oleh masyarakat, one man one vote,” lanjutnya.
Baca juga : DPW PKS Sulsel Gelar

Sekjen PKS, Muhammad Kholid
Membawa Kecerdasan Bangsa Membawa Kecerdasan Bangsa