AndaraNewsDaily.com-JAKARTA. BPJS Kesehatan memberikan klarifikasi terkait informasi yang menyebutkan sebanyak 7, 3 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI JK) dinonaktifkan. Penonaktifan ini dilakukan sejak Mei 2025 sebagai bagian dari penyesuaian sistem berbasis data nasional terbaru.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa kebijakan ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 80 Tahun 2025 serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan diberlakukannya regulasi tersebut, penetapan peserta PBI kini menggunakan basis data DTSEN, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan.
Perubahan sistem data ini menyebabkan sebagian nama peserta tidak lagi tercantum dalam DTSEN, sehingga status kepesertaan mereka di PBI JK dinonaktifkan. Meski demikian, peserta masih memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kembali status JKN mereka, terutama bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
Peserta yang terdampak dapat melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Dinas Sosial akan memverifikasi dan mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial. Jika verifikasi menyatakan peserta memenuhi syarat sebagai warga miskin atau rentan miskin, atau sedang dalam kondisi medis darurat atau kronis, maka status kepesertaan JKN dapat diaktifkan kembali oleh BPJS Kesehatan.
Pastikan Tidak Ada Masyarakat Miskin Kehilangan Akses JKN Akibat Kesalahan Data
Sementara itu, menanggapi kebijakan Kementerian Sosial yang menonaktifkan 7.397.277 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS, mendorong agar pelaksanaan kebijakan tersebut tetap menjunjung prinsip keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan.
Penonaktifan dilakukan karena sebagian besar peserta tidak tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan sebagian lainnya dinilai sudah sejahtera berdasarkan uji petik.
“Kami mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemadanan data agar bantuan PBI JKN tepat sasaran. Namun, kami juga menekankan bahwa proses ini harus transparan, akurat, dan tidak menimbulkan korban di lapangan, terutama masyarakat miskin yang sakit kronis atau dalam kondisi medis darurat,” ujar Netty, Senin, 23 Juni 2025.
Menurut Anggota Komisi IX DPR RI ini, akses terhadap layanan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara yang tidak boleh terputus karena adanya kekeliruan atau keterlambatan pemutakhiran data.
Netty berharap pemerintah pusat dan daerah segera memverifikasi ulang peserta yang dinonaktifkan, terutama mereka yang masuk kategori miskin, sakit kronis, atau tidak mampu.
“Lakukan sosialisasi secara masif, agar masyarakat yang terdampak memahami hak dan prosedur pengajuan kembali,” katanya.
Politisi PKS ini juga meminta pemerintah agar mengintegrasikan data kesehatan (Kemenkes) dan data kesejahteraan (Kemensos) agar kebijakan bantuan tidak berjalan secara sektoral.
“Perlindungan terhadap masyarakat rentan dan kelompok miskin harus menjadi prioritas dalam setiap pengambilan kebijakan publik,” tambahnya mengakhiri.
Baca juga : Pemudik Bisa Berobat

Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI FPKS
Membawa Kecerdasan Bangsa Membawa Kecerdasan Bangsa