AndaraNewsDaily.com-JAKARTA. Konflik bersenjata yang pecah di Iran kini mulai menebar ancaman serius bagi ketahanan pangan global. Ini seiring terganggunya jalur distribusi pupuk di Selat Hormuz.
Meski pasar selama ini lebih fokus pada risiko pasokan minyak mentah, para analis memperingatkan bahwa ancaman terhadap rantai pasok pupuk juga sama bahayanya. Hal itu dapat memicu inflasi pangan jangka panjang yang menyiksa ekonomi masyarakat.
Kepala Ekonom Wolfe Research, Stephanie Roth, menjelaskan bahwa di luar masalah energi, risiko lain ini kurang mendapat perhatian. Padahal berdampak fatal.
Efek berantai bisa muncul ke kenaikan harga pangan akibat kelangkaan pupuk yang mendongkrak biaya pertanian. Dalam catatan yang dirilis pada Selasa, Roth memberikan analisis mendalam terkait situasi tersebut.
“Selain energi, risiko lain yang kurang mendapat perhatian adalah potensi efek domino pada harga pangan, karena kelangkaan pupuk mendorong biaya pertanian menjadi lebih tinggi,” kata Roth dikutip CNBC International, dikutip Kamis (12/3/2025).
Khusus AS, Roth mengestimasi bahwa gangguan ini dapat mengerek inflasi kategori pangan (bisa juga disebut makan di rumah) sebesar 2 poin persentase serta menambah sekitar 0,15 poin persentase pada inflasi umum, di luar kenaikan 0,40 poin persentase yang dipicu oleh sektor energi.
Lonjakan harga ini membayangi konsumen yang sebelumnya sudah berjuang menghadapi tingginya biaya hidup untuk makanan, tempat tinggal, dan energi, di mana inflasi pangan telah naik 2,4% secara tahunan pada Februari, menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja yang dirilis Rabu.
Menurut Roth, waktu terjadinya konflik ini sangat krusial karena pupuk diaplikasikan pada awal siklus tanaman dan menjadi penentu hasil panen di akhir tahun nanti. Sejak perang pecah akhir bulan lalu, lalu lintas komersial di jalur tersebut yang dilewati sepertiga pupuk global, sebagian besar terhenti.
“Jika pasokan pupuk mengetat selama jendela waktu ini, petani mungkin akan mengurangi tingkat penggunaan pupuk. Hal itu dapat mengurangi hasil panen untuk komoditas seperti jagung, kedelai, gandum, dan beras, serta meningkatkan biaya pertanian,” ujar Roth.
Harga di Lapangan Sudah Naik
Senada dengan analisis tersebut, para ekonom di industri pupuk melaporkan bahwa harga di lapangan sudah mulai merangkak naik. Data dari The Fertilizer Institute menunjukkan bahwa antara pekan yang berakhir pada 27 Februari hingga 6 Maret-yang mencakup awal pecahnya perang-harga impor pupuk urea per ton pendek di AS melonjak drastis sebesar 30%.
Urea sendiri merupakan pupuk berbasis nitrogen yang paling banyak digunakan untuk meningkatkan hasil panen dan menjadi salah satu komoditas pupuk yang paling gencar diperdagangkan melewati kawasan Teluk. Kepala Ekonom The Fertilizer Institute, Veronica Nigh, menyatakan bahwa tingginya harga pupuk bagi petani dan peritel pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga pangan yang lebih mahal jika gangguan perdagangan ini terus berlanjut.
“Ini adalah dampak global terhadap biaya pupuk. Saya membayangkan akan ada jauh lebih banyak penerusan biaya-biaya ini kepada konsumen dalam skenario ini, sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya,” tutur Nigh.
Meskipun AS mengimpor sekitar 20% dari total kebutuhan pupuknya dari berbagai pemasok seperti Kanada, Trinidad dan Tobago, hingga Rusia, efek riak dari konflik ini tetap akan menjangkau seluruh dunia. Kawasan Asia dan Afrika sangat bergantung pada ekspor pupuk dari wilayah Teluk, di mana negara-negara seperti India sangat mengandalkan pasokan tersebut, sementara banyak negara Afrika membutuhkan material impor dari sana untuk memproduksi pupuk lokal.
Di tengah ancaman krisis bagi petani dan rumah tangga, situasi ini justru menjadi angin segar bagi para produsen pupuk besar. Saham CF Industries bahkan menyentuh level tertinggi sepanjang masa pada Senin dengan kenaikan hampir 10% dalam sepekan terakhir, yang merupakan perolehan multihari terbesar bagi perusahaan tersebut sejak tahun 2022.
Riyono Caping Sampaikan Tiga Saran PKS untuk Menjaga Pangan Nasional
Kondisi pangan global dalam ancaman serius. Akibat perang Iran–Israel dan Amerika Serikat membuat tekanan harga pangan dunia akan terus naik. Tekanan perang Ukraina dan Rusia belum reda pengaruhnya. Dua perang ini membuat “bencana” serius dalam hal keseimbangan pangan global.
Program MDGs gagal mengatasi kelaparan pangan global. Ada 1 miliar penduduk bumi yang terancam kelaparan dan bahkan banyak kematian karena kelaparan global.
Target SDGs ke-2 pada 2030, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan, tampaknya akan terancam gagal untuk kali kedua karena perubahan ekstrem peta pangan global.
“Artinya dunia gagal mengatur perputaran pangan global. Adanya perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat semakin tinggi ketidakpastian global sehingga negara produsen pangan berprinsip menahan pangan untuk mereka sendiri,” papar Riyono Caping, anggota Komisi IV DPR.
Menurut Riyono, kegagalan global dalam distribusi pangan mengakibatkan harga pangan dunia naik, ketersediaan menurun, dan permintaan tinggi. Komoditas pangan berubah menjadi komoditas politik yang sering merugikan petani.
“Pangan dan energi sebagai instrumen dasar manusia berubah menjadi senjata mematikan untuk menguasai bahkan ‘menjajah’ suatu negara atas nama impor, sedangkan produsen utamanya, yaitu petani dan negaranya, masih tetap miskin dan menderita,” tambah Riyono.
Dalam rangka memastikan pangan di Indonesia aman, Riyono menyampaikan tiga poin strategis guna mewujudkan hal tersebut. Pertama, menghadapi kondisi global saat ini yang cenderung menuju krisis, maka Indonesia harus memfokuskan ketersediaan pangan sebagai fondasi utama kedaulatan pangan. Cadangan pangan berupa beras yang sudah tembus 4 juta ton harus dijaga kualitas dan manajemen pengelolaannya.
Kedua, perlindungan kepada petani sebagai produsen pangan utama dengan skema insentif harga produk pertanian yang baik. Harga GKP dan jagung yang sudah baik harus tetap dipertahankan, kalau perlu ditambah dengan asuransi hasil pertanian karena menghadapi risiko kemarau panjang.
Ketiga, menjaga politik anggaran sektor pertanian dan perikanan agar tidak dikenakan efisiensi. Riyono menegaskan anggaran pertanian sebesar Rp60 triliun jangan sampai dipotong. Hal ini dikarenakan ketahanan pangan dan protein ada di sektor ini. Jika diperlukan, maka anggarannya harus ditambah untuk mengantisipasi krisis pangan dunia.
“Ketiga langkah di atas akan mampu melindungi Indonesia dari krisis pangan. Rakyat jangan sampai mendapatkan harga pangan mahal karena imbas perang dan ketidakpastian global ini. Tugas negara hadir dan memastikan pangan sampai ke meja makan rakyat di pedesaan dan pelosok terluar bangsa ini,” tutup Riyono.
Baca juga : Aus Hidayat Nur

Riyono Caping, anggota Komisi IV DPR
Membawa Kecerdasan Bangsa Membawa Kecerdasan Bangsa