Kemlu RI Tegaskan Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza Ditunda, Pembahasan BoP Masih On Hold

AndaraNewsDaily.com-JAKARTA. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan,  pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza ditunda dan segala pembahasan terkait Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) ditangguhkan.

Penegasan itu disampaikan menanggapi laporan rencana pengerahan pasukan internasional di Jalur Gaza yang dikabarkan akan dimulai pada Mei 2026.  “Kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza saat ini ditunda dan segala pembahasan terkait Board of Peace masih ditangguhkan (on hold),” kata Juru Bicara Kemlu RI, Nabyl A. Mulachela, melalui keterangan resmi, Selasa (17/3/2026).

Pernyataan tersebut merespons laporan lembaga penyiaran publik Israel, KAN, yang dikutip kantor berita Turkiye Anadolu pada Minggu (15/3/2026).

Dalam laporan itu disebutkan bahwa Israel bersiap mengerahkan pasukan internasional di Gaza pada Mei sebagai bagian dari fase lanjutan rencana yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pasukan tersebut diperkirakan berjumlah sekitar 5.000 tentara dari Indonesia, bersama puluhan personel dari Kazakhstan, Maroko, Albania, dan Kosovo, dan direncanakan mulai beroperasi pada 1 Mei.

Awalnya, pasukan akan ditempatkan di sekitar kota Palestina yang tengah dibangun dengan dukungan Uni Emirat Arab (UEA) di kawasan Rafah, Gaza selatan, sebelum diperluas ke wilayah lain.

Menanggapi laporan itu, Nabyl menegaskan  setiap kemungkinan partisipasi Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) sepenuhnya berada di bawah kendali nasional, dan harus berdasarkan mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).  “Partisipasi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia, serta berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025), serta selaras dengan politik luar negeri bebas-aktif, kepentingan nasional RI, dan hukum internasional,” ujar Nabyl.

Sebelumnya, pada 6 Maret 2026, Kemlu RI mengumumkan penangguhan pembahasan terkait Dewan Perdamaian menyusul eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari.

Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menyatakan langkah tersebut diambil karena prioritas Indonesia adalah memantau dinamika konflik di Timur Tengah serta memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di sana.  “Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu beberapa hari yang lalu, segala pembahasan dengan BoP saat ini ditangguhkan atau, istilahnya, ‘on-hold’,” kata Yvonne.

Dengan demikian, Indonesia untuk sementara tidak akan terlibat dalam rencana pengerahan pasukan internasional di Gaza hingga ada perkembangan lebih lanjut yang sesuai dengan mandat PBB dan kepentingan nasional.

Aher Dukung Pemerintah Tunda Kirim Pasukan ke Gaza, Dorong Pendekatan Lewat PBB

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS DPR RI, Ahmad Heryawan, mendukung langkah pemerintah Indonesia yang menunda rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Menurutnya, pendekatan melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan langkah yang lebih tepat, terukur, dan memiliki legitimasi internasional yang kuat. Situasi di Gaza saat ini masih sangat dinamis dan penuh risiko, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam mengambil kebijakan strategis, terutama yang menyangkut keselamatan personel serta kedaulatan negara lain.

“Keputusan pemerintah untuk menunda pengiriman pasukan adalah langkah bijak. Kita harus memastikan bahwa setiap keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian benar-benar berada dalam kerangka hukum internasional yang jelas, yaitu melalui mandat resmi PBB,” ungkap Kang Aher saat diwawancarai.

Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menambahkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia selama ini selalu berlandaskan prinsip bebas aktif dan komitmen terhadap perdamaian global. Oleh karena itu, mekanisme PBB menjadi jalur paling tepat agar kontribusi Indonesia dapat berjalan efektif dan mendapat pengakuan internasional. Selain itu, pentingnya peran diplomasi Indonesia dalam mendorong gencatan senjata permanen dan penyelesaian konflik secara damai di kawasan tersebut.

“Indonesia harus terus mengedepankan diplomasi kemanusiaan, memperkuat dukungan terhadap rakyat Palestina, serta mendorong solusi damai yang berkeadilan. Peran kita tidak hanya dalam bentuk pasukan, tetapi juga bantuan kemanusiaan dan diplomasi aktif di forum internasional,” ujar Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.

Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI Periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 ini mendorong dan berharap pemerintah Indonesia untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara sahabat dan lembaga internasional, guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi perdamaian di Gaza. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara merdeka dengan politik bebas aktif harus segera mengevaluasi keberadaan di BOP jika tujuannya tidak tegas dalam menjamin kemerdekaan Palestina.

“Mari kita seluruh elemen bangsa untuk terus memberikan dukungan moral dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, serta menjaga persatuan dalam menyikapi isu-isu global yang sensitif. Jika BOP tidak tegas dalam menjamin kemerdekaan Palestina, sebagai negara merdeka dengan politik bebas aktif, keberadaan Indonesia dalam BOP harus segera dievaluasi,” demikian tutup Kang Aher.

Baca juga : HNW Dukung Sikap

Ahmad Heryawan, Anggota Fraksi PKS DPR RI

Bagikan berita ini:

About Muh. Anwar

Jurnalis

Check Also

LBH Gema Keadilan Soroti Tantangan Hafal Al-Qur’an Berhadiah Miras, Minta Aparat Usut Tuntas

AndaraNewsDaily.com-JAKARTA. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gema Keadilan menyoroti aksi promosi minuman beralkohol yang menggunakan tantangan …