AndaraNewsDaily.com-JAKARTA. Bila semua rencana berjalan dengan lancar dan perkampungan haji Indonesia jadi dibangun di Mekkah, Prabowo bilang hal ini akan menjadi sebuah langkah efisiensi besar dan membuat biaya haji jadi makin murah bagi jemaah Indonesia.
Presiden Prabaowo sudah menyampaikan Ide ini langsung olehnya kepada Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad Bin Salman (MBS).
“Sudah saya sampaikan kepada Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Muhammad Bin Salman. Terakhir saya jumpa dengan beliau, saya mengajukan niat Indonesia untuk membangun suatu perkampungan Indonesia di Tanah Suci yang sedekat-dekatnya dengan Masjidil Haram,” ungkap Prabowo saat meresmikan Terminal Haji dan Umrah 2F di Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Minggu (4/5/2025).
MBS yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri Arab Saudi, kata Prabowo, memberikan respons positif ke rencana Indonesia. MBS langsung meminta agar Indonesia menyiapkan rencana secara teknis
“Dan reaksi beliau waktu itu cukup positif. Beliau sampaikan mari direncanakan secara teknis dan dengan baik,” ujar Prabowo.
Dukungan penuh juga datang dari Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB An’im Falachuddin. Menurut An’im, gagasan tersebut sebagai langkah visioner yang akan memberikan manfaat besar bagi umat Islam Indonesia.
“Ini adalah gagasan luar biasa dari seorang pemimpin bangsa. Rencana ini mencerminkan kepedulian Presiden terhadap mahalnya biaya haji yang selama ini menjadi keluhan umat,” kata An’im kepada wartawan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Tak hanya soal efisiensi biaya, An’im menilai keberadaan kampung haji juga akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan jemaah, terutama para lansia. Ia menekankan pentingnya lokasi yang strategis, yakni berada dekat dengan Masjidil Haram, agar memudahkan akses dan mengurangi ketergantungan pada transportasi umum seperti bus shalawat.
“Bus memang sangat membantu, tetapi akses ke terminal dan proses naik-turun membutuhkan tenaga ekstra, khususnya bagi lansia. Lokasi yang dekat Masjidil Haram akan sangat meringankan beban fisik jemaah,” jelas pria yang kerap disapa Gus An’im ini.
Sepereti diberitakan sebelumnya, kawasan kampung haji ini direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 50 hektare di Jabal Umar. Kawasan seluas 50 hektare di Jabal Umar tersebut merupakan konsesi Kerajaan Arab Saudi selama 100 tahun untuk Indonesia.
Baca juga : Kampung Haji Untuk
Wajib Dukung Presiden Prabowo Bangun Kampung Haji Di Mekah Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji
Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI dari Fraksi PKS yang antara lain membidangi keagamaan, Hidayat Nur Wahid, mendukung upaya Presiden Prabowo dalam mengembangkan ekosistem haji, diantaranya melalui rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Mekkah.
HNW sapaan akrabnya menyebut, dengan terrealisirnya ide terobosan dari Presiden Prabowo yang diharapkan menjadi ‘sunnah hasanah’ berupa dibangunnya ‘kampung haji Indonesia di kota suci Mekah’ yang juga bisa dipakai sepanjang tahun untuk jemaah umroh dari Indonesia, maka pengembangan ekosistem haji diharapkan bisa terwujud yang berdampak positif pada penurunan biaya perjalanan haji yang ditanggung oleh jamaah Indonesia, sehingga keinginan Presiden Prabowo agar biaya haji dari jemaah Indonesia bisa lebih murah dari Malaysia, dapat diwujudkan.
“Selama ini, komponen biaya haji terbesar selain penerbangan, adalah akomodasi, dan konsumsi selama di Mekah. Kalau seluruh layanan tersebut bisa diintegrasikan dan disediakan langsung oleh Pemerintah Indonesia secara efisien, maka tentu biaya yang ditanggung jamaah bisa menjadi lebih rendah. Apalagi bila masa tinggal di Mekah dan Medinah bisa dikurangi dari 41 hari menjadi 30 hari saja. Ini yang juga selalu kami dorong di Komisi VIII, saat rapat kerja dengan pihak Kemenag” disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (06/05).
HNW menilai, dibutuhkan lobi tingkat tertinggi berkelanjutan agar komitmen awal pihak Saudi untuk mengizinkan pembangunan kampung haji Indonesia yang kabarnya sudah ada itu, benar-benar dapat terjaga dan segera terwujud, agar pembangunan kampung haji di Mekkah juga bisa segera direalisasikan.
“Artinya dalam kunjungan kenegaraan terdekat ke pimpinan Kerajaan Saudi, Presiden Prabowo mementingkan untuk memastikan realisasi izin Saudi agar pemerintah Indonesia dapat segera membangun kampung Haji di Mekah. Hal yang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak,” lanjutnya.
Anggota DPR RI Fraksi PKS ini mengingatkan, jika Presiden ingin biaya haji turun bahkan lebih rendah dari Malaysia, selain efisiensi masa tinggal di Mekah-Madinah yang dikurangi, komponen harga tiket yang dirasionalkan, juga biaya akomodasi di kampung haji yang nanti dibebankan pada biaya perjalanan haji Indonesia harusnya jauh lebih murah daripada kalau menyewa hotel-hotel di Mekah.
Sebab dalam konteks penerbangan, meskipun sebagian besar dilayani maskapai tanah air yakni Garuda Indonesia, biayanya justru tetap tinggi.
“Itu terjadi karena antara lain perusahaan Indonesia mengenakan harga kepada jamaah haji Indonesia di level yang sama dengan perusahaan Saudi. Jangan sampai soal tarif ini terjadi juga, saat nanti kampung haji selesai. Mestinya dengan mempunyai ‘kampung haji’ sendiri, tarif biayanya lebih murah daripada kalau sewa hotel di Mekah,” ujarnya.
Pihaknya dalam berbagai rapat kerja dengan Kemenag juga selalu menyuarakan pentingnya penurunan biaya haji.
“Maka kami memahami bila Presiden Prabowo masih belum puas dengan biaya haji tahun ini sekalipun sudah turun bila dibandingkan dengan biaya haji tahun yang lalu, karena memang masih ada berbagai komponen pembiayaan yang bisa diturunkan seperti harga tiket dan masa tinggal di Saudi,” pungkasnya.
Dan bila Presiden Prabowo menghendaki bahkan biaya haji Indonesia lebih rendah dari biaya haji di Malaysia, lanjut HNW maka Pemerintah perlu mendorong agar BPKH benar-benar dapat efektif dan inovatif melaksanakan amanat pengelolaan keuangan Haji, sehingga menghasilkan dana manfaat yang lebih besar yang bisa menambah ‘subsidi’ bagi para calon jemaah haji, yang pada gilirannya akan bisa mengurangi biaya haji yang dibayarkan oleh calon jemaah.
“Perlu juga Pemerintah mempertimbangkan pola subsidi yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia terhadap para calon jemaah haji Malaysia.
Dimana subsidi besar hingga 62% diberikan kepada calon jamaah haji Malaysia yg sudah mampu tapi masih dalam kategori B40, dan subsidi 55% bagi yang tidak masuk kategori B40,” jelasnya.
Bila Indonesia bahkan ingin lebih murah dari Malaysia, maka imbuhnya, Indonesia harus bisa mengungguli kebijakan di Malaysia, yakni dengan cara meningkatkan perolehan nilai manfaat keuangan haji yang saat ini dikelola BPKH, efisiensi harga tiket, menyegerakan perwujudan kampung haji di Mekah, maupun subsidi melalui penghapusan pajak sebagian layanan yang menyediakan jasa terkait perhajian.
“Kami di Komisi VIII selalu menyoroti komponen biaya haji dan berulang kali memberikan masukan efisiensi. Bila itu semua bisa diwujudkan, termasuk segera disahkannya Revisi UU Haji dan Umroh, dan Revisi UU tentang BPKH, dan kesiapan penuh dari BPH (Badan Pengelola Haji) untuk mulai menjadi penyelenggara Haji di musim haji tahun yang akan datang, maka kebijakan Presiden Prabowo itu bisa diwujudkan, sehingga jamaah Indonesia selain semakin ringan beban biayanya, juga bisa fokus beribadah meraih mabrur hajinya agar doanya untuk Indonesia yang baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafuur dapat dikabulkan-Nya,” pungkasnya.

Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI dari Fraksi PKS
Membawa Kecerdasan Bangsa Membawa Kecerdasan Bangsa