AndaraNewsDaily.com-MAKASSAR. Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional Andi Gustianto mengatakan pengemudi ojol yang hanya berstatus sebagai mitra sangat berisiko mendapat diskriminasi terutama dalam aspek kesejahteraan. “Status kami sebagai ojol belum diakui secara de jure oleh pemerintah. Bagaimanapun juga kami ini butuh perlindungan dari tindakan-tindakan (diskriminasi) yang mungkin akan bisa dilakukan oleh aplikator,” kata Andi di Kompleks Parlemen.
Andi menceritakan banyak pengemudi ojol mengeluhkan kebijakan yang dibuat perusahaan aplikator tempat mereka bermitra. Ibarat buah simalakama, mereka masih membutuhkan pekerjaan sebagai pengemudi ojol dan tidak mungkin hengkang dari kebijakan aplikator. Kalau bertahan, pengemudi ojol merasa tidak ada kepastian ihwal hak-hak mereka yang kerap terabaikan. “Jadi eksploitasi itu bukan secara fisik saja, psikologis juga. Nah kami minta kepada pemerintah agar status kami ojol ini, segera bisa direalisasikan dengan kejelasan,” ucap Andi.
Beberapa waktu lalu, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendukung rencana pemerintah untuk menghapus status mitra bagi pengemudi ojek online (ojol). SPAI mendesak rencana itu harus segera diwujudkan.
“Harus diwujudkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang perlindungan bagi pekerja platform, termasuk taksi online dan kurir online,” kata Ketua SPAI Lily Pujiati dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, Lily mengatakan, SPAI menuntut pemerintah segera mengesahkan Permenaker ini untuk mengakui status pekerja angkutan online. Pengakuan itu harus sejalan dengan UU Ketenagakerjaan.
“Dengan status pekerja tetap ini maka kami dapat memperoleh hak-hak kami seperti upah minimum layak, THR, jam kerja 8 jam, hak maternitas dan cuti bagi perempuan, jaminan sosial, hak berserikat dan berunding,” kata dia.
Ojol Butuh Kepastian Hukum
Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan bahwa para pengemudi ojek online (ojol) membutuhkan penguatan regulasi dan perlindungan hukum yang jelas atas profesi yang mereka jalani.
Hal ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat bersama perwakilan Koalisi Ojol Nasional, Rabu, 23 April 2024 di DPR RI, Senayan, Jakarta.
Menurut Netty, kehadiran ojol telah menjadi bagian penting dari sistem transportasi dan penggerak ekonomi digital di Indonesia.
“Sayangnya, status para pengemudi ojol ini belum memiliki kepastian hukum. Kondisi ini dapat menempatkan mereka pada posisi yang rentan,” ujarnya.
Netty menyoroti perlunya kejelasan status hukum dan relasi antara pengemudi dan perusahaan aplikator.
“Banyak keluhan dari pengemudi yang merasa posisi mereka tidak seimbang, terutama ketika kebijakan aplikator dinilai merugikan,” tambahnya.”
Selain itu, lanjut Netty, perwakilan koalisi pengemudi ojol juga menyampaikan adanya tekanan berupa kebijakan aplikator yang merugikan pendapatan pengemudi.
“Tentu saja tanpa adanya regulasi yang jelas, para pengemudi ojol tidak bisa lain kecuali harus taat dan patuh pada kebijakan yang merugikan tersebut,” katanya.
Belum adanya regulasi yang berpihak kepada para pengemudi ojol, tambah Netty, membuat mereka tidak mendapat jaminan sosial, keselamatan kerja, jaminan kesehatan dan sebagainya.
Oleh sebab itu, Netty meminta negara guna memberikan perlindungan hukum agar mereka tidak terus-menerus menjadi korban ketidakjelasan status.
“Kami akan terus mengawal aspirasi para pekerja informal, termasuk pengemudi ojol, agar proses pembahasan regulasinya masuk dalam prioritas pembahasan legislasi di DPR RI,” ujar Netty.
Netty juga mengapresiasi keberanian para pengemudi ojol yang menyuarakan aspirasi mereka secara langsung.
“Ini adalah bagian dari demokrasi yang sehat, di mana rakyat berani menyampaikan suara dan negara mendengarnya,” pungkasnya.
Baca juga : Syarat Ojol Terima

Netty Prasetiyani, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dari Fraksi PKS
Membawa Kecerdasan Bangsa Membawa Kecerdasan Bangsa