
AndaraNewsDaily.com-JAKARTA. Pada tahun ini, pemerintah menetapkan besaran THR Ojol 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04/III/2024, profesi pengemudi ojol dan kurir paket dikategorikan sebagai pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Dengan status tersebut, mereka memenuhi persyaratan sebagai penerima THR sesuai regulasi yang berlaku.
Presiden Prabowo sendiri sudah mengimbau agar perusahaan penyedia jasa ojek daring/online memberikan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi kepada mitra pengemudi.
mbauan ini disampaikan Prabowo di hadapan sejumlah pengemudi ojek online, CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Patrick Walujo, dan CEO Grab Anthony Tan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
Pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus Hari Raya kepada pengemudi dan kurir online,” kata Prabowo dalam pengumumannya, Senin.
Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berharap, tunjangan hari raya (THR) bagi pengemudi dan kurir online atau ojek online (ojol) pada tahun depan dapat lebih besar dibanding tahun ini.
Menurut Yassierli, hal itu menandakan pentingnya membangun hubungan industrial yang harmonis antara driver, perusahaan aplikasi, dan pemerintah. “Kita masih punya PR dan tentu kita berharap tahun depan ketika perusahaan aplikasi sudah lebih siap. Artinya kita berharap wajar besar bonusnya juga lebih besar,” kata Menaker di Kantor Kemenaker, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Ia juga berharap bahwa perusahaan aplikasi lebih siap dalam menyiapkan skema THR tahun depan.
Baca juga : Ojol Terus Kawal
DPR Perjuangkan Legalitas dan Kesejahteraan
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Reni Astuti, menerima audiensi dari Serikat Pengemudi Daring (Speed) yang menyampaikan aspirasi terkait legalitas dan kesejahteraan pengemudi ojek online di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/3). Turut hadir dalam pertemuan ini Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, M. Kholid.
Dalam audiensi ini, Ketua Harian Nasional Speed, Suharyanto, menyampaikan keresahan para pengemudi daring terhadap status kemitraan mereka dengan aplikator yang dinilai tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas.
“Kami disebut mitra, tapi dalam praktiknya tidak dianggap sebagai mitra yang sejati. Keputusan diambil tanpa melibatkan kami, padahal yang terdampak langsung adalah kami sebagai pengemudi,” ungkapnya.
Suharyanto juga menyoroti kebijakan layanan baru seperti double order yang dinilai merugikan pengemudi.
“Seharusnya argo yang diperoleh dua kali lipat, tetapi dalam praktiknya kami hanya mendapatkan 1,2–1,5 kali tarif order. Lebih parah lagi, layanan ini tidak bisa ditolak,” jelasnya.
Selain itu, permasalahan terkait jaminan sosial dan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian. Menurut perwakilan Speed, aplikator hanya memfasilitasi pembayaran jaminan sosial tanpa memberikan subsidi atau dukungan finansial bagi pengemudi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Reni Astuti menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kepastian hukum bagi pengemudi daring.
“Saat ini, Komisi V DPR RI tengah membahas revisi UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kami ingin memastikan bahwa masa depan transportasi daring lebih tertata dan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik,” ujarnya.
Ia juga meminta rekan-rekan pengemudi daring untuk mengumpulkan bukti empiris terkait dugaan pengenaan potongan lebih dari 20% oleh aplikator.
Anggota Komisi XI DPR RI, M. Kholid, juga menyoroti adanya gray area dalam regulasi ojek online.
“Status mereka yang disebut sebagai ‘mitra’ menjadikan hak-hak pekerja sulit diperjuangkan. Ada relasi kuasa yang timpang antara aplikator dan pengemudi,” katanya.
Dalam sesi tanya jawab, para pengemudi daring juga menyampaikan harapan agar revisi UU LLAJ dapat segera diselesaikan serta menyoroti maraknya pinjaman online dan judi online yang kerap menjerat pengemudi dengan penghasilan rendah.
Salah satu perwakilan perempuan juga menyoroti kondisi perempuan pengemudi daring yang sering kali harus tetap bekerja meski sedang hamil atau memiliki bayi karena tidak adanya perlindungan hukum.
“Kami akan terus memperjuangkan kepastian hukum bagi pengemudi daring agar memiliki perlindungan yang lebih baik di masa depan,” pungkasnya.

Reni Astuti, Komisi V DPR RI Fraksi PKS
Membawa Kecerdasan Bangsa Membawa Kecerdasan Bangsa