Menteri Tenaga Kerja Yassirlie

Kebijakan Kenaikan UMP 6,5 Persen: Awasi Implementasinya di Lapangan

Andaranewsdaily.com-Makassar. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi mengumumkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 yang menetapkan rata-rata kenaikan upah minimum nasional Tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Kebijakan ini berlaku untuk upah minimum provinsi (UMP), kabupaten/kota (UMK), hingga upah minimum sektoral (UMS), dan mulai diterapkan pada 1 Januari 2025.

“Angka 6,5 (persen) ini ditentukan berdasarkan kajian mendalam yang melibatkan data pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tren kenaikan upah dalam tiga hingga empat tahun terakhir. Angka ini dirancang untuk meningkatkan daya beli pekerja tanpa mengabaikan daya saing usaha,” ujar Yassirlie dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Yassierli menjelaskan, Gubernur diwajibkan menetapkan UMP pada 11 Desember 2024 dan UMK pada 18 Desember 2024. Bagi sektor tertentu, UMS akan ditetapkan dengan syarat nilainya lebih tinggi dari UMP atau UMK di wilayah tersebut.

“UMS diperuntukkan bagi sektor yang memiliki karakteristik khusus, risiko kerja lebih tinggi, atau membutuhkan spesialisasi tertentu. Penetapan UMS dilakukan melalui rekomendasi Dewan Pengupahan dan ditetapkan oleh Gubernur,” tutur Yassierli.

DPR: Perlu Diawasi Implementasinya Di Lapangan

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang menetapkan rata-rata kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 % adalah langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di tengah tingginya biaya hidup.

“Kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen ini merupakan hasil formula penghitungan UMP yang tentunya memerhatikan faktor inflasi, indeks tertentu, pertumbuhan ekonomi, dan menuju terpenuhinya kebutuhan hidup layak. Hal ini harus dilihat dari sisi hadirnya komitmen pemerintah dalam menjawab keluhan pekerja di tanah air,” terang Netty, Rabu, (04/12).

Netty juga mengapresiasi Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli yang melakukan dialog-dialog yang bermakna dan konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam proses penetapan UMP 2025.

“Karena sudah sepatutnya prinsip tripartit ini dijaga agar semua pihak merasa diakomodasi baik pekerja yang membutuhkan upah layak maupun pengusaha yang menghadapi tantangan ekonomi,” ujarnya.

Selain itu, Netty mendorong dan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kenaikan UMP 2025.

“Pengawasan yang ketat dibutuhkan untuk memastikan bahwa implementasi kenaikan UMP ini diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan, serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan yang merugikan salah satu pihak,” katanya.

Netty Prasetiyani, Wakil Ketua FPKS DPR RI Komisi IX.

Bagikan berita ini:

About Muh. Anwar

Jurnalis

Check Also

LBH Gema Keadilan Soroti Tantangan Hafal Al-Qur’an Berhadiah Miras, Minta Aparat Usut Tuntas

AndaraNewsDaily.com-JAKARTA. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gema Keadilan menyoroti aksi promosi minuman beralkohol yang menggunakan tantangan …